KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A.    Kesadaran Membayar Pajak Dan Retribusi

Jenis pajak yang dipugut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	1 jenis
Jumlah wajib pajak	175 orang
Target PBB	Rp.6000
Realisasi PBB	100 %
Jumlah tindakan terhadap penunggak PBB	0  tindakan

B. Partisipasipolitik

1. Jumlah Partai Politik Dan Pemilihan Umum   

Jumlah penduduk yang memililik hak pilih	736 Orang
Jumlah pendudkuk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	523 Orang
Jumlah jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	10 Orang
Jumlah jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di desa/kelurahan ini	3 Partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilaya desa/kelurahan ini	0
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	35 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam pemilu legislatif yang lalu	0
Jumlah pemilih yang mengunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil Presiden	486

2.Pemilihan Kepala Daerah

Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	736
Jumlah pemilih yang mengunakan hak pilih dalam pemilu bupati/walikota lalu	-
Jumlah pemilih yang mengunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu	557

3.penentuan kepala desa/lurah dan perangkat desa/keluraha

Penentuan jabatan kepala desa	Dipilih masyrakat secara langsung
Penentuan sekretaris desa
	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh camat atas nama bupati / walikota.
Penentuan perangkat desa termasuk kepala dusun
	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh kepala desa serta dilaporkan ke camat
Masa jabatan kepala desa	6 Tahun
Penentuan jabatan lurah dan perangkat kelurahan termasuk kepala lingkungan	Ditunjuk dan diangkat oleh camat sesuai delegasi kewenangan dari bupati/walikota
	Ditunjuk,diangkat oleh bupati walikota secara langsung

4.pemilihan BPD

Jumlah angota BPD	7 Orang
penentuan angota BPD
	Dipilih oleh perwakilan masyrakat desa secara musyawarah dan mufakta
Pemimpin BPD	Dipilih dari dan oleh angota BPD secara langsung
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Ada
Anggaran untuk BPD	Ada
Produk keputusan BPD tahun ini	Peraturan desa
	Permintaan keterangan dari kepala desa  17  kali
	Rancangan peraturan desa 7 buah
	Menyalurkan sapirasi masyrakat 10 kali
	Menyampaikan pendapat kepada kepala desa 25 kali
	Menyapaikan usul dan pendapat kepada kepala desa 21 kali
	Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APBD desa 3 kali

5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan organisasi lembaga kemasyrakatan desa / kelurahan	Ada
Dasar hukum  keberadaan lembaga kemasyrakatan desa/LKD	1.perdes
	2.keputusan kepala desa
Jumlah organisasi anggota lembagaLKMD/K,LPM,karang taruna,bumdes,lembaga adat,kelompok tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	7 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyrakatan kelurahan/LKK	1.keputusan Kepala Desa
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyrakatan kelurahan	4 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	1.ditunjuk dan di angkat oleh kepala desa/ lurah
Pemilihan  pengurus organisasi  anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM, /LKMD/K, karang taruna, RT, RW, bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi angggota LKD/ LKK lainnya	1.ditunjuk dan di angkat oleh kepala Desa / Lurah
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan yang dilaksanaan LKD/ LKK	Berbagai jeniskegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyrakatan  yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan lembaga kemasyrakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Berbagai jenis  kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Ada
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota  PKK,LPM/LKMD/K, karang taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Ada
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ada
Dukungan pembiayaan..personil danATKA untuk sekeretariat LKD/LKK dari APB-desa dan angaran kelurahan /APBD
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	Ada
Keberadaan alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk desawisma dan pokja, bidang, seksi, urusan  dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK
Kegiatan administrasi dan ketatausahaan LKD/LKK	fungsi

C. Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan

    

1.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan / Musrenbangdes.                           

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	5  kali
Jumlah kehadiran masyrakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun /lingkungan dan desa/kelurahan	75  %
Jumlah perserta laki-laki dalam musrenbang di desa/ kelurahan	75  %
Jumlah perserta perempuan dalam musrenbang di desa dan kelurahan	25  %
Jumlah musyawarah antara desa dalam perencanaan pembangunan yang di koordinasikan kecamatan	50  %
Penggunaan porfil desa/kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perancanaan pembangunan desa dan forum musrenbang partisipatif	Ya
Pengunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan musrenbang di desa dan kelurahan	Ya
Pelibatan masyrakat dalam pemutakhiran data porfil desa desa kelurahan sebagai bahan dalam musrenbang partisipatif	Ya
Usulan masyrakat yang disetujui menjadi rencana kerja desa dan kelurahan	75  %
Usulan pemerintah desa dan kelurahan yang disetujui menjadi rencana kerja desa/kelurahan dan dimuat dalamRAPB-desa	25  %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan  dari pemerintah kabupatan/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat musrenbang dan disetujui untuk dilaksanankan  di desa dan kelurahan oleh masyrakat dan lembaga kemasyrakatan desa/ kelurahan	10  %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam musrenbangdes/kel	0 kegiatan
Pemilikan dokumen rencana kerja pembangunan desa/kelurahan (RKPD/K)	Ada
Pemilikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan (RPJMD/K)	Ada
Pemilikan dokumen hasil musrenbang tingkat desa dan kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD kab/kota,APBD provinsi dan APBD maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan  masyrakat melalui forum musrenbang/kel yang tidak direalisasikan dalam APB- desa,APB- daerah kabupaten/kota dan provinsi	0  kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyrakat melalui forum  musrenbang/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil musrenbang	0  kegiatan

2. Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa dan Kelurahan sesuai hasil MUSRENBANG	10   %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang di tunjuk Pemerintah desa / kelurahan atua kabupaten / kota	10   %
Jumlah kegiatan yang di laksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB - Desa	3  kegiatan
Jumlah Kegiatan yang di laksanakan oleh piha ke tiga tanpa melibatkan madsyarakat sesuai ketentuan dalam APB – Daerah	1  kegiatan
Jumlahkegiatan yang masuk desa / kelurahan di luar yang telah di rencanakan dan di sepakati masyarakat saat musrenbang	50   %
Usulan masyarakat yang di setujui menjadi Rencan Kerja Desa dan Kelurahan	75   %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang di setujui menjadinRencan Kerja Desa / Kelurahan	15   %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah Kabupaten / Kota / Provinsi dan pusat yang di bahas saat Musrenbang dan di setujui untuk di laksanakan di desa dan kelurahn oleh masyarakat	5    %
Penyelenggaraan musyawarah desa / kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestariakan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada

3. Semangat kegotongroyongan Penduduk

Jumlah kelompok arisan	Buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	Buah
Ada tidaknya dana sehat	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan / sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan atau sejenisnya dalam pengelolaan tanah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan / sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah / kuliah / kursus	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan / sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial / prasarana dan sarana	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan / sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan / sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan / sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan / sejenisnya dalm menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan / sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan desa / kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan / jembatan / saluran air / irigasi	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Tidak
Ada tidaknya kerjasama antar desa / kelurahan	Ada
Ada tidaknya penyelesain perselisihan antar desa / kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong dalam penyelesaian konflik di setiap desa / kelurahn oleh masyarakat sendiri
Ada tidaknya kegiatan gotong royong dalam menolong keluarga tidak mampu dan fakir miskin di desa dan kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan Kepala Desa sebagi Hakim Perdamaian Desa	Ada
Kegiatan gotong royong dalam penanggulangan bencana	Tidak
Kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong	Ada

4. Adat istiadat

Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Tidak
Adat istiadat dalam pengelolaan laut / pantai	Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik keluarga	Tidak
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Tidak
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu / fakir miskin / terlantar	Tidak

5. Sikap dan Mental Masyarakat

Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalan	Tidak
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	Tidak
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	Tidak
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	Tidak
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	Tidak
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	Tidak
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	Tidak
Jenis pungutan dari desa / kelurahan kepada warga	Tidak
Kasus aparat RT / RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang di pecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	Tidak
Di pindah karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	Tidak
Di berhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	Tidak
Di mutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	Tidak
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang di tentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa / kelurahan	Tidak
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualaitas pelayanan kepada masyarakat	Tidak
Banyak kegiatan tang bersifat hiburan dan rekreasi yang di inisiatif masyarakat sendiri	Tidak
Masyarakat agak kurang toleran dangan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	Tidak
Etos Kerja Penduduk
Luas wilayah Desa / Kelurahan sangat luas	Tidak
Banyak lahan terlantar yang tidak di kelola pemiliknya / petani berdasi	Tidak
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak di manfaatkan	Tidak
Banyak lahan tidur masyarakat yang tidak di mnfaatkan	Tidak
Jumlah petani pada musim gagal tanam / panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	Tinggi
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan / keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	Rendah
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa / kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten / kota	Ya
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	Tidak
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	Tinggi
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	Sedang
Kebiasaan masyarakat untuk mencari / mengumpulkan bahan pengganti beras / jagung pada saat rawan pangan / kelaparan / gagal panen	Rendah
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	Rendah
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi / protes terhadap kebijakan pemerintah	Sedang
Kebisaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	Sering
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial soal kemasyarakatan	Rendah
Lebih banyak masyarakat yang diam / masa bodoh / apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	Ya
Kebiasaan aparat pemerintah desa / kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang di hadapai masyarakat.	Sedang